menurut uud 1945. Menurut Pancasila hakikat manusia adalah tersusun atas jiwa dan raga, kedudukan kodrat sebagai mahkluk tuhan dan makhluk peribadi, adapun sifat kodratnya sebagai mahkluk individu dan mahkluk. menurut uud 1945

 
 Menurut Pancasila hakikat manusia adalah tersusun atas jiwa dan raga, kedudukan kodrat sebagai mahkluk tuhan dan makhluk peribadi, adapun sifat kodratnya sebagai mahkluk individu dan mahklukmenurut uud 1945  Baca juga : Manfaat UUD Republik Indonesia tahun 1945 bagi warga negara serta bangsa dan negara

Hak warga negara Indonesia 1. Pada beberapa desa terpencil, pendidikan yang layak tidak sepenuhnya merata. hal. Pasal 28 A–J :. Dalam undang-undang ini, demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Dalam tiap batang tubuh UUD 1945 ini, tercantum hak dan kewajiban bela negara bagi setiap warga negara Indonesia. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Alinea I, menjelaskan tentang latar belakang terbentuknya negara dan bengsa Indonesia,vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Dalam teori ini, ada interaksi intens antara urusan negara dan urusan agama dalam implementasi hukumnya. Ayat 2: Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan. ”. UUD 1945 menjadi perwujudan dari dasar negara (ideologi) Indonesia, yaitu Pancasila, yang disebutkan secara gamblang dalam Pembukaan UUD 1945. Adapun beberapa hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi secara seimbang tersebut diantaranya ialah sebagai. Undang kepada DPR berdasarkan pasal 5 UUD RI Tahun 1945. Pada hubungan formal, rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah sebagaimana disampaikan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Lembaga ini dalam tugasnya. M. Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan, Jakarta : Bina. 17/2014 jo. Faktanya, Sebelum pelaksanaan Amandemen Kedua, sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan Ini bisa dikatakan sebagai awal dari perubahan. Berdasarkan data di atas yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD NRI Tahun 1945 ditandai oleh nomor. HAM merupakan suatu pemikiran yang dituangkan dalam bentuk hukum. Baca Juga: Kedudukan dan Makna Pembukaan UUD 1945 Berdasarkan Alinea I-IV. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Hak-hak serupa juga termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) UU HAM yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai. Dalam UUD 1945 digunakan berbagai konsep, seperti berwenang dan wajib bagi MPR 9Lukman Ali, Op. 11. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 32 Tahun 2004 1. Setelah meninjau bentuk negara hukum Indonesia yang telah disebutkan pasal 1 ayat 3 UUD 1945, Azhary dalam buku Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya (1995), mengungkapkan bahwa terdapat beberapa ciri yang dapat mendeskripsikan mengapa. Menurut UUD 1945”. Dari bunyi pasal di atas, dapat simpulkan bahwa pemberhentian presiden oleh MPR dilakukan atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Artinya, kehadiran DPD dalam MPR tidak bersifat kelembagaan, melainkan perseorangan. Dalam Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan dengan bentuk republik. Pasal 31 Ayat 2 UUD 1945 berbunyi: Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 pasal 4 ayat 1, yaitu Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Poin pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagiaMenurut UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1 NKRI “Negara Kesatuan Republik Indonesia” ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh. KEKUASAAN NEGARA MENURUT UUD 1945 (ANALISA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA) The division of power in the government system is an effort in cheking and balancing the interaction between agencies in the governance activity, and preventing power to be held by only one hand. A. Ikhtisar. Lalu, bagaimana implementasi dari pasal 29 ayat 2 UUD 1945 mengenai kebebasan beragama ini?. Hal ini tercantum pada UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. presidensialisme dalam UUD 1945 secara signifikan pada perubahan pertama (1999), kemudian penguatan kelembagaan DPR pada perubahan kedua (2000), bukannya melahirkan keseimbangan kekuasaan antara presidendan DPR, tetapi justru menimbulkan ketidakjelasan sistem presidensiil yang ingin dibangun melalui Perubahan UUD 1945. dalam UUD 1945 yang merupakan dasar Negara yang diharapkan menjamin perjalanan kehidupan bangsa. Ketetapan tersebut dibuat oleh negara dan menjadi sah karena dimasukkan ke dalam UUD 1945 Pasal 26. Amandement of The Indonesian Constitution 1945 by Indonesia government is a step. Pd. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Pembukaan UUD 1945 – Hak warga negara untuk merdeka dan bebas dari penjajahan. Misal UU No 39 Tahun 1999 tentang makna HAM, UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umun, dan sebagainya. Pembagian kekuasaan horizontal merupakan pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pengertian UUD 1945 menurut para ahli yaitu : Menurut Prof. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD merupakan bunyi dari. Pengertian warga negara Mengutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan (2020) karya Rosmawati dan Hasanal Mulkan, yang dimaksud warga negara adalah sekumpulan orang yang memiliki. Pasal 28 UUD 1945 berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan. Di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan negara sebagian besar berpijak pada peraturanBerdasarkan Pasal 67 Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Menurut UUD 1945 Pasal 26, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Adapun hak warga negara dalam memeluk agama dan beribadah sesuai agama telah dijamin dalam Pasal 28E ayat 1 UUD 1945. a. Pernyataan MPR mengenai naskah UUD 1945. Baca juga: Hak Warga Negara dalam Pasal. kaitannya dengan pengaturan soal ini menurut UUD 1945, sebenarnya, ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang lama dapat dikatakan sudah tepat, tinggal lagi meningkatkan fungsi kontrol DPR terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Webpage ini menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, prinsip, dan struktur sistem penyelenggaraan negara yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Berikut ini penulis mempersembahkan sebuah makalah dengan judul “Struktur. Amandement of The Indonesian Constitution 1945 by Indonesia government is a step. 45 Soal Pilihan Ganda + Jawabannya PPKn Kelas 10 Bab 3 Kewenangan Lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Ilustrasi bendera Indonesia (Sumber: Pixabay) Liputan6. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan. Dalam sistem hukum di Indonesia, UUD 1945 berkedudukan sebagai hukum dasar tertulis paling tinggi sekaligus norma hukum tertinggi. Dengan demikian, menurut UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial dengan bentuk negara republik demokrasi, artinya kedaulatan berada di tangan rakyat. Ciri-ciri Negara Hukum Menurut UUD 1945. 3. Mengutip laman resmi DPR, tugas dan wewenang DPR. Mengajukan Rancangan Undang-Undang. Indonesia adalah satu di antara negara yang menganut teori kedaulatan rakyat. Rumusan ini pula yang diterima oleh MPR, yang pernah menjadi lembaga tertinggi negara sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat antara tahun 1960-2004, dalam berbagai produk ketetapannya, di. Tujuan negara Indonesia yang pertama adalah perlindungan. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam undang-undang Pasal 26 dan UU Nomor 12 Tahun 2006. 3). HAM dalam Pancasila sesunguhnya telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 yang kemudian diperinci di dalam batang tubuhnya yang merupakan hukum dasar, hukum yang konstitusional dan fundamental bagi negara Republik Indonesia. Demokrasi yang berketuhanan YME. Pengertian Amandemen – Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar negara Indonesia, yang digunakan sebagai konstitusi pemerintahan negara. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 27 ayat 3 mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara dalam upaya pembelaan negara. (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. X. " 2. 12 Tahun 2006. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengalami perubahan sebanyak empat kali. mempunyai kewenangan lain yang diberikan undang-undang. Wakil Presiden No. Perubahan kedua UUD RI Tahun 1945 menjelaskan kekuasaan Presiden diatur lebih lanjut dalam UU karena rancangan. Pd. Kewajiban Warga Negara Indonesia : – Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Dalam perubahan keempat ini, MPR menetapkan beberapa hal, antara lain sebagai berikut. Sebagai rakyat yang menduduki sebuah negara, Anda harus mendukung sistem pembagian kekuasaan NKRI yang telah ditetapkan dengan mengikuti setiap program pemerintah dengan baik sesuai. UUD 1945. presiden b. Berdasarkan Pasal 17 UUD 1945, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri. UUD merupakan aturan pokok yang menentukan Jenis peraturan perundang-undangan mana yang seharusnya ada,instansi/lembaga mana. 2 Tujuan Dengan penguasaan materi dalam modul ini, mahasiswa akan dapat : • Menjelaskan prinsip-prinsip pemerintahan daerah menurut Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945Menurut Nadziroh dan kawan-kawan dalam jurnal Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan Dasar di Indonesia (2018), Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan menjadi hak dan kewajiban tiap warga negara Indonesia. Menghormati guru favorit Dalam sejarah Indonesia, sudah beberapa kali pemerintah melakukan amandemen pada UUD 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20A, DPR memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk perundang-undangan. Norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar nasional. HAM telah diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 27 sampai 34. Bahkan, Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945 yang selama ini dianggap sebagai Konstitusi yang “sacred”1 telah mengalami empat kali perubahan. Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Hal ini berdasarkan UUD 1945 pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Fungsi DPR. Setelah reformasi dilaksanakan, terjadi perubahan konstitusi yang mendasar. Undang-undang Dasar (UUD) 1945 adalah konstitusi Indonesia yang pertama dan paling fundamental. ”. Pembukaan UUD 1945 Alinea 1-4. Keberadaan menteri-menteri tersebut telah diatur secara jelas dan tegas dalam sebuah payung hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kurang lebih ada 34 lembaga negara yang telah disebutkan nama dan fungsinya dalam UUD 1945. tersebut, ada yang disebut secara eksplisit namanya di dalam UUD 1945, dan ada pula yang disebutkan eksplisit hanya fungsinya saja. Konstitusi RIS yang telah dimodifikasi menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan disahkan pada tanggal 15 Agustus 1950 merupakan perpaduan antara Konstitusi RIS dengan UUD 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Presiden memiliki legitimasi yang lebih kuat dibandingkan dengan UUD 1945 sebelum amandemen. 6) Demokrasi dengan Hak Asasi Manusia Artinya, demokrasi menurut UUD 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asas tersebut, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan. Hak yang diatur dalam UUD Tahun 1945 merupakan hak dasar yang diadaptasi dari hak asasi manusia. ”. Pembukaan UUD 1945. Menurut Undang-Undang tersebut orang Indonesia asli dapat disebut sebagai warga negara dan orang-orang bangsa lain dapat menjadi menjadi warga negara selama mendapatkan pengesahan secara undang-undang. A. Lebih lanjut, perlu dipahami bahwa istilah hak prerogatif bukanlah istilah yang tercantum dalam UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan. menurut UUD 1945; ketiga, implementa si tanggung jawab negara dalam pem enuhan hak atas pendidikan menurut UUD 1945. 1. UUD 1945 mengatur dan memberikan panduan bagi semua aspek penyelenggaraan kehidupan bernegara. Pada pasal 27 ayat 1 mengenai persamaan kedudukan semua warga negara terhadap hukum dan pemerintahan; pasal 28 tentang kebebasan, berkumpul dan menyatakan pendapat; dan pasal 31 ayat 1 tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan. Sementara itu, dalam Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945, dijelaskan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial karena kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden. Gubernur dan wakil gubernur. DPR. c) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1) d) “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang. Dalam UUD 1945, kekuasaan secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintah pusat dan pemberintah daerah. Dengan pemberlakuan kembali UUD 1945 maka rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD kembali menjadi rumusan resmi yang digunakan. Hak individu tersebut dapat anda lihat dalam UUD 1945, tepatnya Pasal 27 sampai dengan Pasal 34. Namun, dalam proses amandemen terdapat satu hal penting yang tidak boleh dilakukan, yaitu mengubah pembukaan UUD. Sementara dikutip dari Sejarah Indonesia Modern (2005), MC Ricklefs menulis Soekarno berharap Demokrasi Terpimpin bisa mengentaskan berbagai krisis yang terjadi. Apakah detikers tahu,. Ini disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. B. 3 Sebaliknya, sebutan ‘berdasarkan hukum’ atau ‘berdasarkan UUD’ menunjukkan suatu obyek. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Nomor 3, 4, dan 5 c. Anggota DPRD provinsi. Berdasar paparan Ida Rohyani dalam Modul PPKN terbitan Kemendikbud, kedudukan presiden di Indonesia bisa ditilik lewat amanat yang terdapat dalam pasal-pasal di UUD 1945. mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya. Pengesahan Pancasila terjadi pada peristiwa sidang PPKI yang pertama. foto/Istockphoto Kontributor: Adilan Bill Azmy, tirto. B. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang. 1. Pengertian Warga Negara. Sebagai sendi dari hukum yang dijelaskan dalam UUD 1945 yaitu negara hukum yang demokrastif. Jaminan kebebasan HAM telah diatur melalui beberapa pasal dalam UUD 1945. Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Pasalnya. UUD 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia dapat terjadi karena rida dan kehendak Tuhan. Berikut macam-macam HAM menurut UUD 1945 antara lain: 1. Tetapi dalam Kedaulatan Menurut UUD 1945 Sebelum Perubahan. Semoga saja 30 contoh soal pilihan ganda UUD 1945 dan Jawaban ini bermanfaat banyak. 1. Dr. Adapun dasar hukum DPR dapat dilihat pada UUD 1945 yang membahas mengenai fungsi, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban serta keanggotaan DPR. Hasil amandemen yang “memangkas” beberapa kewenangan pentingHal tersebut tercantum dalam Pasal 20 UUD 1945 yang berbunyi: Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Mahkamah konstitusi telah dibuat berdasarkan UU RI Nomor 24 tahun 2003. Tujuannya, agar warga negara memahami apa yang bisa dia dapatkan dari negara serta apa saja yang warga negara harus perbuat untuk negara. 2. (Penjelasan ini tidak diketemukan lagi dalam UUD 1945 hasil Amandemen tahun 2002 karena telah. Kata K unci: hak, negara, pendidi kan, tanggung jawab, UUD 1945 KEKUASAAN NEGARA MENURUT UUD 1945 (ANALISA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA) The division of power in the government system is an effort in cheking and balancing the interaction between agencies in the governance activity, and preventing power to be held by only one hand. a. Sementara, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24 C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003, kewajiban MK adalah memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak. Dasar politik perekonomian ini diatur dalam UUD 1945 pasal 33 yang berbunyi : 1. Mahkamah Konstitusi. ”. Baca juga: Hubungan Kerja Presiden dan DPR Menurut UUD 1945 Pasal 11. DPR c. UUD 1945 sebagai pengatur kewajiban warga negara terhadap negaranya dan kewajiban negara terhadap warganya. Wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Kesimpulan mengenai pasal-pasal UUD 1945 yang mengatur tentang hak-hak warga negara yaitu setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang diatur dalam. Bangsa Indonesia telah memiliki Pancasila sebagai pandangan hidupnya, hal ini berarti bahwa bangsa Indonesia…. 2. TRIBUNBANTEN. Pembaca Sekolahmuonline, berikut ini kami sajikan Contoh Soal Pilihan Ganda lengkap dengan jawabannya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kelas X Bab 3 yang membahas tentang Kewenangan Lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia. mempunyai pegangan dan pedoman. Beberapa tugas pokok Presiden sebagai kepala negara menurut UUD 1945 sebagai berikut: Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10). Hal ini dikarenakan Pasal 23 UUD 1945 hanya mendefinisikan keuangan negara sebatas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan menurut UU Keuangan Negara dan UU 15/2004, pengertian keuangan negara alias ruang lingkup keuangan negara mencakup pula Badan Usaha Milik Negara (“BUMN. Melalui Amendemen Ketiga Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2001 disepakati tentang pembentukan Komisi Yudisial. Pasal 22 ayat (2) UUD 1945. Amandemen UUD 1945 diadakan dengan aturan. 1. 39 Posting Komentar. Hal yang menjadi paradoks mengingat sila-sila dalam Pancasila justru terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Amandemen UUD 1945 yang pertama dilaksanakan pada Sidang Umum MPR 1999 tanggal 14-21 Oktober 1999. Hubungan antar lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Modul Pembelajaran PPKn – Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945 Page 1 D. Sistem pemerintahan Indonesia. Selain itu mendengar aspirasi rakyat juga menjadi tugasnya DPR. Sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) UUD 1945, dalam penyelenggaraan pemerintahan dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan. Pasal 22. Berdasarkan hal tersebut diatas perlunya reposisi Pancasila yaitu reposisi Pancasila sebagai dasar negara yang mengandung makna Pancasila harus diletakkan dalam keutuhannya dengan Pembukaan UUD 1945, dieksplorasikan pada dimensi-dimensi yang melekat padanya yaitu : Realitasnya bahwa nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Beberapa contoh hak warga negara yang mutlak didapatkan oleh setiap individu yaitu sebagai berikut : Hak hidup aman; Hak berpendapat. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan. Hak Hidup. Jakarta - . Menurut UUDS 1950, lembaga kepresidenan, yang juga disebut "Pemerintah" menurut UUD ini, terdiri atas Presiden dan Wakil Presiden. JAKARTA - Mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di Indonesia berbeda dengan negara lainnya. Kendati UUD 1945 merupakan hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia, namun tidak dapat mengatur seluruh kehidupan di dalam.